Kembali keawal Buku Tamu Silahkan Hubungi Kami Site Map Site Map
 
01 August 2014

» Sekretariat
» Binamarga
» Cipta Karya
» Pengairan
» Pengembangan Konstruksi
» UPT B. Peralatan
» UPT Muara Uya
» UPT Kelua
» UPT Haruai

» Undang-undang
» KEPMEN PU
» INMEN PU
» PERMEN PU
» Peraturan Pemerintah
» KEPPRES RI
» PERPRES RI

 

SEJARAH DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Sejarah Departemen Pekerjaan Umum di Pemerintahan Pusat, dalam perkembangan waktu dalam tahapan-tahapan; sejak jaman penjajahan pemerintahan Belanda, dimana istilah "Pekerjaan Umum" berasal dari terjemahan istilah bahasa Belanda "Openbare Werken".  Pada zaman Hindia Belanda disebut "Waterstaat swerken". Di lingkungan Pusat Pemerintahan dibina oleh Departement. Van Verkeer & Waterstaat (Dep.V&W).

Dibidang Pekerjaan Umum pada tiap-tiap wilayah organisasi Pemerintahan Militer Jepang, diperlukan organisasi Jaman Hindia Belanda namun disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari fihak jepang. Maka kantor pusat "V & W". di Bandung, dinamakan "Kotubu Bunsitsu", oleh pihak Jepang. Dan mulai saat itu istilah "Pekerjaan Oemoem" (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), "Pekerjaan Umum" (PU), disampinmg "Doboku" lazim dipergunakan.
Setelah Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945, maka semenjak itu Pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun Pemerintahan Daerah-daerah.
Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka para Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya.
 Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V.& W. (dikenal dengan nama "Gedung Sate").
Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaaan pemerintahan di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti Tentara Sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain "Gedung Sate" yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa "3 Desember 1945").
Dalam masa proloog G 30 S. PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu Kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet DwiKora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian. Tidak luput Departemen PUT. yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi      5 Dept. dibawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain:

  • Departemen Listrik dan Ketenagaan
  • Departemen Bina Marga
  • Departemen Cipta Karya Konstruksi
  • Departemen Pengairan Dasar
  • Departemen Jalan Raya Sumatera

Setelah peristiwa G.30S PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir.Soetami, sebagai menteri PUT untuk memimpin Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan.
Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru. Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir.Soetami, sebagai Menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0.3/PRT/1968 dan dirobah dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi.

Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Dep. PUT, maka pada waktu itu azas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri.

 

SEJARAH BERDIRINYA KABUPATEN TABALONG

Gagasan berdirinya Kabupaten Tabalong dimulai dari permufakatan orang-orang terkemuka di Tanjung yang diprakasai oleh Bapak Baharuddin Akhmid yang waktu itu menjabat Asisten Wedana di Kecamatan Tabalong Selatan. Pada tanggal 15 Maret 1958  mulai dibentuk Panitia sementara Penuntutan Daerah Swatantra Tingkat II Tabalong. 
Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 1959 dalam sidang Pleno terbuka DPRD Hulu Sungai Utara telah memutuskan menyetujui tuntutan rakyat Tabalong agar kewedanaan Tabalong dapat dijadikan daerah Swatantra Tingkat II Tabalong dengan ibu kota Tanjung. Peristiwa itu yang dikenal sebagai resolusi 5 Mei 1959 nomor 2/II DPRD – 1959.
Pada tanggal 5 September 1964 Kewedanaan Tabalong telah ditingkatkan statusnya menjadi daerah persiapan Tingkat II Tabalong dengan Kepala Kantornya Usman Dundrung yang seorang mantan Wedana Berabai.
Kabupaten Tabalong dibentuk dan diresmikan pada tanggal 1 Desember 1965, oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Bapak Dr. Soemarno Sosro Atmodjo. 
Sedangkan Bupati Pertama Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang masa itu disebut sebagai Penguasa Daerah yaitu Bapak Usman Dundrung, dilantik pada tanggal 1 Desember 1965 dan mengakhiri masa jabatan pada 12 Desember 1966. Tetapi pada priode, 12 Desember 1966 s/d 15 Desember 1971 Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Masih dipimpin Bapak Usman Dudrung,  dan beliau menjabat kembali pada priode 15 Desember 1971 s/d 14 Maret 1972.
Bapak Badaruddin Kasim BA memimpin Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong selama dua priode, yaitu 14 Maret 1972 s/d 26 Maret 1977 dan 26 Maret 1977 s/d 25 Januari 1979
Bapak M. Syarkawi D memimpin Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong selama priode, 25 Januari 1979 s/d 15 Februari 1979.
Bapak H.M. Ismail Abdullah memimpin Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong selama priode,15 Februari 1979 s/d 15 Februari 1984.
Bapak Dandung Suchrowardi memimpin Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong selama dua priode, yaitu: 15 Februari 1984 s/d 15 Februari 1989 dan 15 Februari 1989 s/d 15 Februari 1994.
Bapak Obar Sobari memimpin Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong selama priode, 18 Februari 1994 s/d 18 Februari 1999.
Drs. H. Noor Aidi memimpin Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong selama priode 17 Februari 1999 s/d 16 Maret 2004.
Drs. H. Rachman Ramsyi, M.si memimpin Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong selama priode, 17 Maret 2004 hingga 17 Maret 2014.
Drs. H. Anang Syakhfiani, M.Si bersama wakilnya H. Zony Alfianoor, SE.Akt, MM memimpin Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong selama priode, 17 Maret 2014 hingga sekarang.


  SEJARAH DINAS PU KABUPATEN TABALONG

Dinas PU Kabupaten Tabalong diawali setelah berdirinya Kabupaten Tabalong pada tahun 1965, melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong tanggal 29 Nopember 1966 Nomor: 14/KPTS/DPRD-GR-TAB/66 tentang pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong serta menetapkan pembentukan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah dengan Peraturan Daerah.
Selanjutnya pada tahun 1982 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong nomor: 20 Tahun 1981 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah. Saat itu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong membawahi seksi Pengairan, seksi Bina Marga, Seksi Cipta Karya dan Seksi Peralatan dan Perbekalan.
Pada tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 tahun 2000, Seksi Bina Marga dan Seksi Pengairan digabung menjadi satu dinas yang dipimpin seorang Kepala Dinas menjadi Dinas Bina Marga dan Pengairan. Dan Seksi Cipta Karya menjadi Dinas Cipta Karya dan Pembinaan Prasarana Daerah yang juga dipimpin seorang Kepala Dinas.
Dinas Bina Marga dan Pengairan  memiliki tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Bina Marga dan Pengairan. Dan memiliki fungsi; perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Marga dan Pengairan, pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dibidang bina marga dan pengairan, pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.
Dinas Cipta Karya dan Pembinaan Prasarana Daerah Kabupaten Tabalong mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Cipta Karya dan pembinaan Prasarana Daerah. Dan memiliki fungsi:  Perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya dan pembinaan prasarana daerah, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Cipta Karya dan Pembinaan Prasarana Daerah, pengurusan ketatausahaan Dinas.

Pada tahun 2007 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor: 10 Tahun 2007, Dinas Pekerjaan Umum dalam keorganisasiannya membawahi Bidang Bina Marga, bidang Pengembangan Kontruksi, Bidang Pengairan, dan Bidang Cipta Karya.

E-mail:

Password:



Departemen Pekerjaan Umum

DPR RI

Direktorat Jendral Pajak

Kepolisian Negara RI

Komisi Pemberantasan Korupsi